Posted by: anysundari | July 31, 2007

Perda No. 8/1998

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan

                            reklame di Wilayah Kotamadya Daerah

                            Tingkat II Yogyakarta, maka perlu diatur

                             tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

                        b.  bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu

                            ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

                          Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam

                          Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

                         Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

                         Yogyakarta (Diundangkan pada  tanggal

                         14 Agustus 1950)

                      2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

                          Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

                         (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,

                          Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

                      3. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang

                          Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

                          1985 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor

                           83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186

                            jo. Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37,

                           Tambahan Lembaran Negara Nomor3293);

                       4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

                            Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun

                           1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

                            Nomor 3501);

                       5.  Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

                            Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

                            Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

                            Lembaran Negara Nomor 3685);

                        6.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997

                             tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

                            Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran

                             Negara Nomor 3691);

                         7.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

                             Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah

                             dan Peraturan Daerah Perubahan;

                         8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

                             Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang

                              Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah

                              Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960

                              tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan,

                              Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman

                              Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi

                              Daerah Kotamadya Yogyakarta (Berita Resmi

                              Nomor 44 Tahun 1968);

                        9.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

                            Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang

                            Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

                            Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

                            Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun

                            1988 Seri C);

                     10.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

                             Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang

                             Bangunan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun

                             1991 Seri C);

                     11.   Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

                             Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988  

                             Membangunan Bangunan-bangunan dan Ijin

                             Penggunaan Bangun-bangunan (Lembaran

                             Daerah Nomor 14 Tahun 1991 Seri C)

                      12.   Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

                             Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 Rencana

                             Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah

                             Tingkat II  Yogyakarta 1990-2010 (Lembaran

                              Daerah Nomor 17 Tahun 1992 Seri D);

                       13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

                              Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang

                             Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah

                              Nomor 37 Tahun 1992 Seri D);

                       14.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

                              II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang

                              Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)

                              Yogyakarta Tahun 1994-2004 (Lembaran

                              Daerah Nomor 11 Tahun 1996  Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

                        TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.  Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

b.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah

     Tingkat II Yogyakarta;

c.  Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

    Yogyakarta;

d.  Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah

     pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;

e.  Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang

    menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan

    komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,

    menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang,

    ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,

    jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,

    dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum,

    kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

f.   Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang

    menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya

    sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

    tanggungannya;

g.  Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas

     yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan

     untuk menyelenggarakan reklame.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN DAN JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

(1)   Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga penyerupai reklame yang bertujuan non komersial di Wilayah Daerah, harus mendapatkan izin Kepala Daerah.

(2)   Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame

     sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3)      Dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah berpedoman pada master plan reklame.

4)      Master plan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk jangka waktu tertentu dan dituangkan dalam surat izin.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, majalah dan sejenisnya.

Pasal 5

Jenis-jenis reklame yang diizinkan adalah :

a. Reklame papan/billboard

b.  Reklame megatron;

c.   Reklame baliho;

d.  Reklame cahaya;

e.   Reklame kain;

 f.  Reklame melekat (stiker);

 g.  Reklame selebaran;

 h.   Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;

 i.    Reklame udara;

 j.     Reklame suara;

k.    Reklame film/slide;

l.      Reklame peragaan.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN IZIN

Pasal 6

1)    Untuk dapat memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi syarat-syarat :

      a.  mengajukan permohonan secara tertulis kepada      

           Kepala Daerah dengan menggunakan blangko yang

           disediakan;

 b.  dilengkapi gambar-gambar teknis dan atau surat-surat lain yang diperlukan;

 c.  untuk jenis reklame tertentu wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah.

2)   Bentuk dan tata naskah blangko permohonan dan blangko Surat Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

1)   Jika ada penyataan keberatan dari sesuatu pihak, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Kepala Daerah dan terhadap keberatan ini akan diadakan penelitian untuk diselesaikan.

(2)   Pihak-pihak yang berkeberatan diberitahu tentang masuknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 7

(1)   Pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan setelah melunasi Pajak Reklame menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu, kecuali penyelenggaraan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial.

(2)   Bagi penyelenggara reklame yang mendapatkan persetujuan Kepala Daerah untuk membayar pajak secara angsuran, pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dilakukan setelah membayar sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari pajak terutang.

Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dapat ditolak apabila reklame yang akan diselenggarakan menurut pertimbangan Kepala Daerah akan mengurangi keindahan atau akan mengganggu ketertiban, kemanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan pembangunan Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

(1)    Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diterbitkan.

(2)  Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan didalam Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.

(3)   Penyelenggaraan Reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

(4)   Bentuk, sifat dan jenis perlindungan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Penyelenggara Reklame berkewajiban untuk :

a.  memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan

     baik;

b.  segera meniadakan benda/alat reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau setelah izinnya dicabut;

c.     menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan reklame dilapangan.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Kepala Daerah berhak untuk mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila :

a. diadakan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat izin;

b.    penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakanakan setelah pemegang izin diberi peringatan terlebih dahulu.

Pasal 13

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat disertai perintah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya pemegang izin.

Pasal 14

(1)  Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang tidak berizin, dan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

(2)  Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang jangka waktu izinnya dicabut, atas biaya penyelenggara reklame.

Pasal 15

Dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam, penyelenggara reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengambil bongkaran reklame dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1)  Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan (2), serta Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang :

  1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  5. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tdak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.                                                    

                                                                 Ditetapkan di Yogyakarta

                                                                 pada tanggal 7 Oktober 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II YOGYAKARTA

Ketua

H. SUKEDI R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan

            Nomor : 303/KPTS/1998

            Tanggal : 2 Desember 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor : 1 Seri C

Tanggal : 30 Desember 1998

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. HARULAKSONO

Pembina Tk I

NIP. 490013927


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: